Simulasi Pemilu di Cianjur, Pemilih Kesulitan Lipat Surat Suara

image-gnews
KPU Kabupaten Cianjur menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 di tempat pemungutan suara 25 Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu 24 Maret 2019. TEMPO/Deden Abdul Aziz
KPU Kabupaten Cianjur menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 di tempat pemungutan suara 25 Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu 24 Maret 2019. TEMPO/Deden Abdul Aziz
Iklan

TEMPO.CO, Cianjur - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 di tempat pemungutan suara (TPS) 25, Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu, 24 Maret 2019. Dalam simulasi itu diketahui adanya kendala dalam proses pencoblosan, yaitu pemilih kesulitan dalam melipat surat suara.

Baca: Remaja DMI Kerja Sama dengan Bawaslu Pantau Kampanye di Masjid

Pelaksana tugas Bupati Cianjur, Herman Suherman, yang ikut berpartisipasi sebagai peserta simulasi mengatakan dirinya membutuhkan waktu lebih kurang empat menit untuk pencoblosan lima jenis surat suara. Ia menghitung waktu itu dari mendaftar di TPS sampai memasukkan surat suara ke kotak suara. "Proses pelipatan sesudah pencoblosan surat suara yang menjadi kendala," ujarnya, Minggu, 24 Maret 2019.

Namun, Herman melanjutkan, proses pencoblosan dimudahkan dengan perbedaan warna untuk lima jenis surat suara. Karena itu, kata dia, pemilih dapat langsung melihat dari warna saat akan memasukkan ke kotak suara. "Sekarang lebih baik lagi, karena kotak suaranya transparan, sehingga masyarakat bisa melihat kotak itu ada isinya atau tidak," jelasnya.

Herman berharap pelaksaaan pesta demokrasi Pemilu 2019 di Kabupaten Cianjur dapat berjalan aman dan kondusif. Ia pun mengajak seluruh masyarakat di Cianjur untuk mendatangi TPS pada saat pencoblosan pemilu pada 17 April mendatang.

"Mudah-mudahan Cianjur sukses. Saya ingin pada hari H masyarakat berbondong-bondong ke TPS," katanya.

Baca: Mahkamah Konstitusi Siap Menangani Sengketa Pemilu 2019

Ia berharap partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 tinggi. "Saya ingin masyarakat Cianjur 70 persen dapat menyalurkan hak suaranya. Meskipun ini sulit, tapi ini tantangan dan pasti bisa," ujarnya.

Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, menjelaskan simulasi pemilu ini sengaja digelar untuk mengetahui kelemahan-kelemahan sebelum pencoblosan. Dengan begitu, kelemahan-kelemahan tersebut bisa ditangani dalam kondisi nyata pada 17 April mendatang.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jika dilihat dari mulai kedatangan (pemilih) sekitar pukul 07.30 WIB, antusiasme masyarakat sudah sangat baik dan cukup tinggi," kata Hilman.

Dalam pelaksanaan simulasi tersebut, peserta simulasi adalah pemilih yang terdaftar di TPS tersebut dan merupakan pemilih asli. "Petugas KPPS dan PPPS juga asli, hanya pengawas TPS yang langsung diwakili oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Cianjur dan surat suara saja yang tidak asli," ujarnya.

Terkait dengan keluhan peserta simulasi soal kesulitan melipat surat suara, Hilman membenarkan.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur, mengatakan, dengan simulasi Pemilu 2019 ini, pihaknya bisa mengetahui lama waktu yang dibutuhkan untuk pemungutan dan hitung surat suara di TPS. Selain itu, kata dia, pihaknya juga bisa mencatat kesulitan apa saja yang terjadi saat pemungutan dan hitung suara.

"Salah satu contoh, untuk penggandaan sertifikat C1 plano yang akan dibagikan ke setiap saksi partai politik, DPD, dan saksi pasangan pilpres yang jumlahnya banyak akan disediakan mesin scanner di setiap TPS. Mungkinkah KPU bisa melakukan hal tersebut?" kata Hadi.

Setelah mengetahui tingkat kesulitan, Hadi melanjutkan, pihaknya akan menyiapkan antisipasinya, seperti potensi kesalahan administrasi oleh penyelenggara.

Baca: Warga Diminta Proaktif Urus E-KTP Agar Bisa Mencoblos di Pemilu

"Nanti itu akan dilaporkan oleh Pengawas TPS (PTPS) setiap 3 jam sekali. Kebetulan besok, tanggal 25 Maret 2019, kami akan melantik 6.874 petugas PTPS. Nanti kita sosialisasikan potensi kesulitan dan titik pengawasannya ke setiap petugas PTPS " Hadi menjelaskan.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

3 jam lalu

Seorang pasien ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) memasukkan surat suara ke kotak saat simulasi Pemilu 2024 di Pondok Rehabilitasi Sosial Zamrud Biru, Mustikasari, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 13 Februari 2024. Simulasi ini untuk memberikan edukasi kepada pasien ODGJ yang memiliki DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan berdasarkan data KPU Kota Bekasi terdapat 1.095 ODGJ yang memilki hak suara pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada November 2024 di semua provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa alasannya?


Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

3 jam lalu

Petugas KPPS menunjukkan surat suara saat menghitung jumlah suara pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta di TPS 28 Cilandak Barat, 15 Februari 2017. ANTARA
Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

KPU jadwalkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota di Pilkada 2024.


Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

4 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?


Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

14 jam lalu

Hakim Suhartoyo (kanan) dan Saldi Isra (kiri) berbincang saat menjalani Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Tiga hakim konstitusi: Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menjadi hakim yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

Saldi meminta kepada komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, untuk menandai kantor masing-masing kuasa hukum karena seringnya mengajukan renvoi.


KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

14 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

"Tidak terjadi perubahan atau pergeseran suara Partai Hanura," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin di gedung MK.


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

17 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.


Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

19 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.


PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

21 jam lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

PPP sodorkan Achmad Baidow mendampingi Khofifah Indar Parawansa yang maju untuk periode kedua Pilgub Jawa Timur. Begini sosoknya?


Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

21 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

Kuasa hukum KPU mengatakan, berdasarkan analisis hasil pemilihan, tidak ada penambahan suara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.


Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

22 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.